Bank Pembangunan Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham
Hampir setiap provinsi di Indonesia punya bank sendiri. Namanya beragam, dari Bank Jatim sampai Bank Banten, tetapi status hukumnya satu keluarga: bank pembangunan daerah atau BPD. Menurut data OJK yang dikutip Wikipedia, pada 2021 terdapat 26 BPD. Hanya segelintir yang sahamnya bisa dibeli masyarakat di bursa, dan justru di situlah muncul pertanyaan menarik: bagaimana rasanya menjadi pemegang saham minoritas di samping gubernur dan para bupati?
Asal-usul: bank milik provinsi
BPD didirikan dan dimiliki pemerintah provinsi. Payung awalnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok bank pembangunan daerah. Sejak itu bentuknya berubah-ubah: banyak BPD yang semula berbentuk perusahaan daerah kemudian diubah menjadi perseroan terbatas pada akhir 1990-an. Bank BJB dan Bank Jatim sama-sama melewati perubahan itu pada 1999. Bentuk perseroan terbatas inilah yang kelak memungkinkan saham BPD dijual kepada publik.
Tiga peran dalam satu bank
Untuk memahami BPD, bayangkan satu kantor yang memegang tiga pekerjaan sekaligus:
- Kasir pemerintah daerah. Rekening kas umum daerah biasanya ditempatkan di BPD. Pajak daerah masuk, belanja daerah keluar, dan saldo yang mengendap menjadi sumber dana murah bagi bank.
- Bank para pegawai. Gaji aparatur sipil di provinsi dan kabupaten/kota banyak yang disalurkan lewat BPD, sehingga bank punya jalur alami untuk menawarkan kredit yang cicilannya dipotong dari gaji. Seluk-beluknya ada di catatan kredit pegawai.
- Penggerak ekonomi lokal. Kata "pembangunan" di namanya bukan hiasan. BPD diharapkan membiayai usaha di daerahnya, dari pedagang pasar sampai kontraktor proyek daerah.
Peran pertama dan kedua membuat BPD relatif stabil. Peran ketiga yang paling menantang, karena kredit usaha lebih berisiko dan butuh kemampuan analisis yang tidak selalu dimiliki bank yang terbiasa melayani pegawai.
BPD yang ada di peta TumbuhPro
| Kode | Bank | Jalan menuju bursa | Pemegang kendali |
|---|---|---|---|
| BJBR | Bank BJB | Mencatatkan saham Juli 2010, BPD pertama di BEI | Gabungan pemda Jawa Barat dan Banten, sekitar tiga perempat saham |
| BJTM | Bank Jatim | Melantai di BEI pada 2012 | Pemprov Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten/kota |
| BEKS | Bank Banten | Bank swasta yang sudah tercatat sejak 2001, dibeli perusahaan milik Pemprov Banten lalu menjadi BPD pada 2016 | Pemprov Banten lewat PT Banten Global Development, 78,21% per 4 Januari 2021 |
Ketiganya menempuh jalan berbeda. BJB dan Bank Jatim melepas sebagian saham baru kepada publik lewat penawaran umum. Bank Banten masuk dari pintu belakang: pemerintah provinsi membeli bank yang sudah tercatat, sehingga kode lamanya ikut terbawa.
Mengapa pemerintah daerah mau berbagi
Menjual saham ke publik berarti mengurangi kendali. Alasan yang biasa dikemukakan ada dua. Pertama, bank butuh modal untuk tumbuh, dan setoran dari anggaran daerah tidak selalu tersedia karena bersaing dengan kebutuhan jalan, sekolah, dan rumah sakit. Kedua, status perusahaan tercatat memaksa bank lebih terbuka: laporan keuangan harus diumumkan tepat waktu, rencana aksi korporasi wajib diungkapkan, dan pengurus diawasi lebih banyak mata.
Harga yang dibayar pemerintah daerah adalah kewajiban berbagi laba dengan investor publik, dan kewajiban memperlakukan mereka setara. Dividen per lembar yang diterima pemprov sama besarnya dengan dividen per lembar yang diterima pensiunan di Surabaya yang memegang lima lot.
Contoh sederhana: seberapa kuat suara publik?
Misalkan sebuah BPD tercatat punya 10 miliar lembar saham, 75% dipegang pemerintah daerah dan 25% oleh publik. Anda memiliki 50 lot atau 5.000 lembar. Porsi Anda terhadap seluruh saham adalah 5.000 dibagi 10 miliar, yaitu 0,00005%. Bahkan bila seluruh pemegang saham publik bersatu, suaranya 25%, masih jauh di bawah separuh. Dalam keputusan yang hanya butuh suara mayoritas, seperti pembagian laba atau pengangkatan pengurus, pemerintah daerah praktis menentukan hasilnya.
Angka di atas rekaan, tetapi pola itu nyata pada setiap BPD tercatat. Konsekuensinya, investor publik tidak membeli pengaruh; ia membeli hak atas bagian laba dan nilai perusahaan, dengan arah yang dipegang pihak lain.
Apa yang sebaiknya dibaca sebelum menilai saham BPD
- Komposisi pendanaan. Berapa bagian dana pihak ketiga yang berasal dari pemerintah daerah? Makin besar, makin peka bank terhadap keputusan penempatan kas.
- Komposisi kredit. Bandingkan kredit konsumer untuk pegawai dengan kredit produktif. Kualitas keduanya biasanya sangat berbeda.
- Kebijakan dividen. Bagaimana kebutuhan pendapatan daerah memengaruhi porsi laba yang dibagikan; lihat catatan dividen BPD.
- Kecukupan modal. Aturan modal inti minimum mendorong penggabungan dan kelompok usaha bank; uraiannya ada di catatan KUB BPD.
- Pergantian pengurus. Catat siapa yang diangkat setelah pergantian kepala daerah dan apakah strategi bank ikut berganti.
Pertanyaan pembaca di meja redaksi
Apakah semua BPD bisa dibeli sahamnya di bursa?
Tidak. Sebagian besar BPD belum tercatat di BEI. Di peta TumbuhPro ada tiga BPD tercatat: BJBR, BJTM, dan BEKS.
Siapa pemilik BPD?
Pemerintah provinsi, sering bersama pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. Bila tercatat di bursa, sebagian saham dimiliki publik.
Apakah pemegang saham publik bisa memengaruhi keputusan BPD?
Pengaruhnya terbatas karena mayoritas saham dipegang pemerintah daerah. Pemegang saham publik tetap berhak hadir dan memberi suara di RUPS serta menerima dividen per lembar yang sama.